Subscribe to our feed!
Follow us on Twitter!
We love Apple products!
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Politikana dengan Judul Yang Sama.
Ada yang memperhatikan nama-nama calon kuat kandidat Presiden kita tahun ini?
Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo Subianto. Sutiyoso. Wiranto. Selain Sutiyoso, mereka adalah pemilik nama yang popularitasnya stabil dan mendapat tempat yang cukup nyaman di puncak persentase dalam setiap polling pemilu saat ini. Selain nama mereka yang semuanya berakhiran huruf O, ada satu lagi fakta menarik : mereka semua mantan pemimpin militer.
Lalu mengapa fakta ini menjadi menarik? Fakta ini menjadi menarik karena 10 tahun lalu, tahun 1999 saat diadakan pemilu untuk menentukan siapa Presiden pertama yang memulai & memimpin era reformasi setelah Habibie bersedia turun akibat lepasnya Timor-Timur melalui Sidang Istimewa MPR, satu slogan muncul dikalangan masyarakat yang trauma pada rezim Soeharto yang pejabatnya dipenuhi orang-orang militer atau ex-militer yaitu “Asal Jangan Tentara”. 10 tahun kemudian saat ini, slogan ini menjadi berbalik.
Hal yang wajar, atau perlu untuk dianalisa lebih lanjut? Mengingat tahun ini, calon kuat Presiden dari kalangan sipil hanya satu, yaitu Megawati. Dan jujur saja, Megawati dalam pandangan saya bukan Presiden dengan tingkat intelektualitas atau kemampuan orasi yang tinggi. Kemampuan orasi menjadi penting karena ia adalah satu-satunya pipa penyambung komunikasi tingkat tinggi diantara eksekutif dan legislatif dengan gang-gang kecil & warung kopi dipinggir kota. Tanpanya, maka kampanye hanya jadi pedih-pedih bawang merah semata. Nangis sebentar terus lupa.
Terlebih lagi suara-suara negatif akan pemimpin sipil terus bermunculan di masyarakat. Gak usah jauh-jauh, bahkan di keluarga saya sendiri, ayah saya hampir selalu menyuarakan pendapat yang sama setiap saya membahas hal ini. “Pemimpin non-militer gak akan dihormati militer, jadinya ya kayak Megawati, gak berani membersihkan militer” katanya. Saya biasanya hanya bisa menambahkan bahwa militer yang harus lebih dewasa, karena sebagai panglima tinggi suatu negara, jabatan Presiden harusnya sudah cukup mendapat penghormatan. Buat apa jadi Presiden kalau harus jadi Panglima terlebih dahulu? Kenapa gak Panglima TNI kita jadikan Presiden seumur hidup? Lalu kita ubah negara ini jadi negara Junta, bukan Demokrasi, kalau rakyat memang betul-betul memuja militer. Dan ayah saya pun cuma bisa tersenyum misterius.
Saya bukan anti pemimpin militer. Pemimpin militer tentu memiliki kelebihannya sendiri. Pendidikan militer yang mendasarkan sistemnya pada brain-wash dan indoktrinasi disiplinisme & otokrasi pasti menghasilkan orang-orang yang siap. Orang-orang yang siaga akan kecurangan, pengkhianatan & bau-bau penjilat. Orang-orang ini biasanya berciri sedikit bicara banyak bersikap. Sampai sini pemimpin militer masih bisa kita nilai positif. Tapi satu yang saya ragukan dari mereka : kemampuan menerima Demokrasi sebagai suatu ideologi, bukan praktikalitas atau kendaraan politik. Mereka yang besar di lingkungan keras, dengan orangtua yang senang memukuli satu sama lain biasanya tumbuh menjadi anak yang rusak secara psikologis. Jarang yang bisa mengubah mindset setelah otak kita dipenuhi satu ideologi. Dan ini yang saya lihat dari pemimpin-pemimpin ex-militer di Indonesia.
Yang saya sering perhatikan adalah bahwa mereka gampang teriritasi oleh komentar negatif. Mereka juga senang mengumbar kalimat “demokrasi sudah kebablasan”. Controlled Democracy, sepertinya jadi ideologi ideal para pemimpin ini. Yang perlu kita sadari tentu bahwa Controlled Democracy akan jadi “Demokrasi Terpimpin” kalau diterjemahkan. Yang itu sudah kita lewati. Dan gagal.
Bukan berarti pemimpin non-militer berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka pun banyak yang memiliki ideologi yang sama. Tapi ada keyakinan pada diri saya, bahwa mereka, yang sipil, yang tumbuh di lingkungan demokrasi, generasi pemimpin berikutnya akan siap menerima demokrasi sebagai suatu ideologi secara keseluruhan, mengingat generasi pemimpin sipil saat ini tumbuh di era dimana militerisme dan kepemimpinan sipil sering dilebur menjadi satu. Sementara pendidikan Militer tidak akan pernah berubah di era demokrasi ataupun era hibrida dua muka.
Lalu apa berarti tahun ini kita harus memilih pemimpin tanpa latar belakang militer? Apapun jawabnya, pertanyaan baru yang akan muncul. Apa pemimpin sipil bisa memberikan kesejahteraan ekonomi & stabilisme seperti yang ditawarkan pemimpin dengan latar belakang militer? Ini seperti bertanya apa kopi & teh akan manis kalau diberi gula? Tanpa menjelaskan berapa banyak gula yang akan diberikan. Saya kira kita harus memberi kesempatan kepada pemimpin tanpa atau dengan latar belakang militer. Tapi yang saya tidak sependapat adalah memilih pemimpin dengan latar belakang militer karena latar belakangnya, bukan kapabilitasnya. Saya sadar mungkin kapabilitas dan latar belakang militer akan jadi korelasi yang nyata untuk para pemuja pemimpin militer, tapi yang saya maksud kapabilitas adalah kemampuan untuk menyatukan diri dan keinginan untuk memajukan perkembangan demokrasi di Indonesia tanpa interpretasi pribadi dan agenda tersembunyi.
Pilihlah karena satu bekas tinta contrengan anda mungkin satu-satunya yang menghindarkan kita dari 30 tahun lagi rezim Demokrasi dengan embel-embel interpretasi seorang diri.