Setengah Mateng!

10 Tahun Yang Lalu

Indonesia telah sedemikian maju. Bergerak kedepan, meninggalkan memori lama ketakutan-ketakutan publik terhadap ancaman pemerintah yang kadang super-mengerikan, menjamin ketiadaan masa depan atau bahkan hilangnya masa depan karena matinya nyawa-nyawa muda yang seakan tiada henti pada orde Petrus, sebutan terkenal ‘Penembak Misterius’ yang walau pada jamannya saya masih belum bisa berpikir lurus (masi umur 5 th kali gw), tapi tetep ketakutan jaman itu masih bisa terasa lewat cerita-cerita panas yang gw denger dari semua orang yang berani bercerita.

Selepas masa itu, dan kejatuhan maha raja yang juga sekaligus jadi angels of deathnya Orde Baru, tiada lagi yang perlu dikhawatirkan, kata pemerintah. Pemerintah tidak akan pernah lagi memaksa menutup suatu usaha atau kegiatan hanya karena terlihat tidak baik untuk telinga dan mata pemerintah yang terkenal sebaik moral malaikat itu. Pemerintah tidak akan pernah lagi melancarkan ajian-ajian magis yang kadang berakhir dengan hilangnya nama tanpa nasib yang jelas, karena pemerintah menghargai setiap dissenting opinion. Semuanya akan dihitung, akuntabel, dan akan tercatat. Sekotor apapun itu.

Tapi benarkah surga demokrasi di Indonesia akan bertahan? Ternyata tidak. Selepas 10 tahun gaung Demokrasi sebagai kata ‘penguat rasa’ pada setiap kalimat pidato pemerintah, pembuktian keberhasilan sekaligus konsistensi pemerintah pada kata ini jelas tidak terlihat. Terlalu banyak pelanggaran akan sendi-sendi demokrasi yang terlanggar, tanpa pengawasan yang jelas. Kebanyakan, pengawasan justru berakhir pada tindak anarkis dan over-reacting yang membuktikan ketidak-dewasaan pemerintah pada pengartian definisi Demokrasi itu sendiri.

Nomor 16 selalu bisa mengatasi krisis

Contoh yang paling aktual saat ini, adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Isi dari Undang-Undang yang ‘katanya’ bisa melindungi setiap orang yang berinternet ria ini seperti mengulang kebodohan lama pemerintah dengan pasal “pencemaran nama baik” dan “anti sara”nya. Oke, niatnya baik. Oke, internet sekarang seperti wild-wild west yang sulit diatur lagi setiap motivasi yang berputar didalamnya.

Namun pertanyaannya, lalu dimana kontrol rakyat sebagai stake-holder demokrasi di Indonesia? Masa semuanya mau dikontrol pemerintah? Katanya Demokrasi? Perasaan saya, yang semuanya dikontrol pemerintah itu komunisme. Ooooh rupanya pemerintah mau bikin ini ya, Demokrasi Pancasila. Ooooh kita rupanya mau mengulang masa-masa saat Soekarno dan Soeharto menggembar-gemborkan Demokrasi ciptaan mereka sendiri, yang tidak lebih dari mengganti bagian kata dari Diktatorisme.

Kita sekarang sudah masuk ke jalan gelap. Keterbelakangan pemerintah dan kecenderungan untuk mengulang sejarah kebodohan sepertinya tidak pernah habis di negeri yang dibangga-banggakan pernah menguasai dunia lewat ‘kejoyoan Majapahit’.
Ini semua seperti quote yang hari ini saya baca dan resapi :

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.

George Santayana