Setengah Mateng!

Saya bukan pengamat politik.

Apa mengamati berita politik (dan teknologi tentunya, dan gosip selebriti) menjadikan saya seorang pengamat? Menjadikan pandangan saya pantas untuk dijadikan saran bagi 32 partai politik dan figur-figurnya yang akan “beraksi” di pemilu kali ini?

Yang jelas, dalam pandangan saya tidak semua orang yang “bermain” dalam kancah politik pemerintahan sepertinya tahu segalanya. Wakil Ketua Partai Demokrat di DPP Pusat DKI Jakarta keselip lidah beberapa minggu lalu yang mengakibatkan hubungan antara Partai Demokrat dan Golkar hancur lebur. Kini sang pemimpin Golkar, sang saudagar kaya bernama JK itu menyatakan siap dicalonkan menjadi capres untuk melawan sang Presiden yang kini masih jadi “bos”nya, SBY.

Ini adalah permainan politik yang sungguh kocak. Kocak, kotor, dan penuh emosi. Tapi apa politik adalah dunia yang membutuhkan emosi, layaknya dunia lain di dunia selain bisnis dan segala hal yang membutuhkan logika, saya tidak tahu. Banyak yang saya lihat di politik di negeri ini adalah politik tanpa emosi. Sementara setiap 5 tahun janjinya seabreg-abreg, yang kejadian paling satu, dua. Wajar kalau banyak yang gak percaya lalu nekat golput, walau dengan golput berarti mengabaikan hak sendiri dan mendorong kehancuran ke jurang yang lebih dalam. Tapi itu wajar. Itu tetap hak.

Politik, dalam konteks pemilu sebagai perputaran tampuk kekuasaan di level paling tinggi dalam pemerintahan sesungguhnya adalah indikator keberhasilan sebuah pemerintah, sebuah kepemimpinan, untuk merawat dan mendapatkan kepercayaan pemilih. Pemilih, atau konstituen, sebuah istilah yang sering dijadikan anggota DPR untuk bolos rapat, punya hak tertinggi untuk mencopot “orang-orang bejat” itu dari kursi nyamannya di DPR.

Tapi selalu ada celah di Indonesia. Celah yang sampai sekarang seperti malas dibenarkan oleh para punggawa-punggawa politik yang ngaku paling pinter itu. Celah yang harusnya kita sadar perlu dibenarkan, dan kita harus menyingkirkan siapa saja yang menolak untuk membenarkannya. Celah itu adalah, transparansi.

Semua orang di Indonesia saya pikir sadar dengan adanya celah ini. Tapi untuk saya sendiri, permasalahan “celah” ini baru muncul secara alami dalam pembicaraan dengan om saya yang tahun ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta. Dia bilang, di salah satu partai yang sekarang sedang gencar banyak menggunakan uang palsu. Uang itu diterima di Indonesia, tapi tidak di luar negeri. Lalu uang-uang kotor partai, termasuk partai yang diikutinya pun ia jabarkan. Tidak hanya itu saja. Masalah yang sebelumnya pernah saya lontarkan di postingan sebelumnya, yaitu transparansi hasil legislasi para anggota DPR/DPRD pun sepertinya memang tidak akan pernah diberikan ke publik.

Informasi semacam itu tentu berbahaya untuk internal partai. Tapi ini perlu dipermasalahkan. Dan fungsi sosial yang mengontrol masalah-masalah seperti ini harusnya adalah media. Tapi dimana posisi media saat ini? Kita tidak tahu. Saat Metro TV dimiliki figur politik tinggi Golkar, TVOne seperti milik Golkar juga, bersama dengan ANTV. TransCorp? Ehem. RCTI, SCTV?

Dimana media elektronik kita yang independen?

Hanya koran. Dan sedikit sekali orang Indonesia yang sekarang baca koran. Kalau baca pun cuma “baca”. Langganan untuk dikumpulin trus dikiloin.

Ini menyedihkan. Dan kalau anda terlalu sedih dan bingung membaca postingan ini, gak usah komen. Cukup bantu doa aja. Karena dalam posisi kita yang serba bingung ditengah “pesta” tahun ini, doa adalah yang paling murah. Yang tidak bisa dibeli dengan uang palsu, dan ditaruh dalam amplop coklat tebal. Semoga saja nanti ada, waktu saat legislator kita mau transparan dalam menjalankan republik ini. Dan tidak perlu ada lagi, keluhan sedih di sore hari seperti ini.