
Ah….ini yang gua benci.
Kemunafikan, kemunafikan, dan kemunafikan lagi dari Gedung Parlemen kita yang terhormat itu. Gedung ijo berisi “orang-orang terpintar” Indonesia yang ternyata menurut hasil survey banyak yang belum lulus S1 dan minim pengalaman kerja sebelum mengisi gedung DPR.
KPK Dilarang membangun gedung baru, sementara DPR justru ngotot akan merenovasi gedungnya, kalo perlu membangun gedung baru.
Enak ya pegang kontrol anggaran. Apa-apa bisa diiyakan. DPR bersikap tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga serakah yang punya dana gak terbatas. Pelit, tapi boros untuk diri sendiri. Berguru dengan istri sendiri?
Eh ntar dulu. Rupanya DPR memberikan pilihan ke KPK, tambah pegawai atau buat gedung baru? KPK memilih tambah pegawai. Padahal, gedung baru juga penting, kata Antasari Azhar. Ya tentu aja penting. Kebanggaan organisasi itu penting, karena meningkatkan moral pegawai. KPK saat ini lembaga hukum paling ditakuti di Indonesia, dengan jumlah pegawai yang ableh kecilnya, yang tersebar kemana-mana karena gedung yang juga gak bisa dibilang sebesar dan semegah Mahkamah Agung atau MK.
Bukankah KPK adalah lembaga yang kinerjanya paling mantap selama pemerintahan SBY? Bukankah kinerja KPK selalu terukur dan terbukti benar di pengadilan? Kerja DPR mana? UU ITE? UU Pornografi? UU Pemilu? Mana hak angket, hak tanya, atau hak DPR apapun yang berhasil digunakan untuk menuntut pemerintah pada masa ini? Kenaikan BBM, impor beras, mana yang berhasil diinvestigasi oleh DPR? Nihil. DPR cuma jadi lembaga cap aja. Tapi mereka justru yang ingin bangun gedung baru.
Kalau saja DPR punya website yang lebih informatif dari yang ada sekarang. Milyaran untuk bikin website, tapi informasi yang bisa didapatkan pemilih hampir nol. Kalau saja gw bisa ngeliat apa2 aja yang mereka voting, kalo di amerika nay and yay recordsnya, maka mungkin rakyat akan tahu siapa yang paling tidak harus tidak dipilih lagi di Senayan. Kalau saja.
Dan kalau saja itu bertambah lagi, dengan kalau saja orang Indonesia punya hobi berinternet dan mencari informasi. Juga menuntut transparansi.
Kalau saja.










