Subscribe to our feed!
Follow me on Twitter!
(SBY, Pemimpin Partai Demokrat yg hampir pasti memenangi Pemilu Legislatif 2009 – vivanews)
Pemilu legislatif 2009 telah berakhir. Kita kini tinggal menunggu hasil resmi KPU, dengan Partai Demokrat yang hampir pasti menjadi pemenang walau tanpa suara yang terlalu mendominasi. Hanya memenuhi syarat minimum diperbolehkannya pencalonan Presiden dari partai sendiri tanpa kompromi. Sementara Partai lain yang suaranya dibawah 20%, harus melewati jalur Koalisi, dalam artian melobi Demokrat untuk bisa menjadi Cawapres pasangan SBY dalam Pilpres tahun ini.
Itu untuk pemilihan Calon Presiden. Bagaimana dengan nanti, di pemerintahan, di ekosistem asli DPR dimana selalu diperlukan lobi-lobi tanpa henti Presiden agar DPR mau memberikan “jatah” tandatangan agar agenda Presiden dapat bergulir?
Sudah pasti ada koalisi. Dan setelah 2004-2009 dimana agenda SBY banyak ditorpedo di DPR entah karena anggota DPR memang mempunyai kelemahan fisik di titik tertentu sehingga senengnya maen torpedo atau kurangnya aturan main koalisi, tahun ini sepertinya memang dibutuhkan aturan main & perjanjian yang lebih pasti. Terlebih lagi periode kedua pemerintahan adalah periode penting dimana pemimpin negara harusnya sudah bisa menjalankan agenda-agendanya dengan sempurna setelah 5 tahun meletakkan fondasi. Sehingga 2014, Demokrat sudah menjadi partai yang cukup kuat sehingga memberikan jalan untuk penerus SBY tanpa diperlukan kekuatan tokoh SBY secara berlebihan.
Walau koalisi dalam pemerintahan Demokrasi multi partai adalah memang harus dan pasti terjadi, saya sendiri justru memimpikan pemerintahan tanpa koalisi. Bukan berarti pemerintahan tanpa koalisi berarti pemerintahan satu partai yang sifatnya otoriter, namun pemerintahan yang DPR dan Presidennya berasal dari satu partai yang terpilih secara demokratis. Kira-kira seperti Amerika Serikat saat ini yang Senat, Kongres & Gedung Putih sama-sama dipenuhi orang-orang Partai Demokrat.
Bukan apa-apa, dengan begitu, harapan kita akan terwujudnya visi & misi partai yang kita pilih dan berhasil menang akan lebih mudah terwujud. Contoh spesifiknya adalah saat Barack Obama memutuskan menutup Guantanamo & menghentikan diperbolehkannya CIA menculik tertuduh teroris dari negara apapun diseluruh dunia dan menahannya di Penjara Rahasia CIA, yang sempat didebat keras oleh petinggi Partai Republik. Ya, hanya sampai tingkat debat, karena secara politis kekuatan suaranya kalah keras dengan Partai Barack Obama, Partai Demokrat. Otomatis, partai terpilih punya kekuatan yang legitimate dalam menjalankan pemerintahan.
Sementara di Indonesia, tingkat kompromi yang dilakukan antar partai politik kadang terlalu berlebihan hingga sampai ke level dimana noise yang diciptakan oleh Parpol mengalahkan suara rakyat itu sendiri.Rakyat hanya menjadi sapi yang diperbolehkan mengeluarkan suara saat diperah susunya. Ini mengecewakan, dan sangat tidak efisien, karena dalam politik biaya termahal adalah biaya lobi penyatuan suara untuk diluluskannya satu agenda, dan rakyat sepertinya sudah sangat lelah mendengar pendapatan DPR dengan segala tunjangannya naik terus tiap bulan dengan berbagai nama, bahkan mengatasnamakan konstituen padahal sebenarnya uang itu habis untuk biaya hotel bintang lima tenpat lobi biasa dilakukan.
Lalu apa solusinya? Sepertinya tidak ada, setidaknya untuk saat ini. Sistem multi partai yang saya dukung karena mengapresiasi bahkan suara terminoritas sepertinya akan mati tahun 2014 karena dengan electoral treshold yang membuat suara hiper-minoritas mati prematur, Partai kecil hanya akan menghambur-hamburkan uang untuk kampanye. Prediksi saya, 2014 jumlah Partai, terutama partai baru akan jauh mengerucut, sehingga koalisi berlebihan sudah tidak perlu lag dilakukan. Disisi lain, dengan hilangnya partai-partai kecil, sistem pemerintahan akan semakin mengedepankan ideologi dan partisanisme. Sehingga harusnya dalam waktu 20 tahun, kita akan merasakan pemerintahan tanpa koalisi. Itu kalau Indonesia masih satu, dunia belum kiamat, dan kita sebagai bangsa mau bersabar.
) memang masih menjadi sesuatu yang baru di dunia. Di Amerika Serikat sendiri tren penggunaan Twitter sebagai media komunikasi konstituen dan perwakilannya hanya baru-baru ini saja melonjak tajam. Sekarang hampir semua anggota senat dan Kongres memiliki akun Twitter. Media dan rakyat dengan mudah mendengarkan opini-opini pribadi wakilnya di Twitter sebelum akhirnya terdistorsi oleh penyatuan opini berbendera Partai. Lebih asik, personal dan lebih akuntabel. Lalu masalahnya?
